Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB: Seruan untuk Perdamaian dan Pengakuan Palestina

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato perdananya di hadapan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9/2025) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti isu kemanusiaan yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah, terutama terkait dengan aspirasi rakyat Palestina untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat.

Prabowo mengungkapkan rasa prihatin atas penderitaan warga sipil di wilayah konflik. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan yang melibatkan warga tak bersalah tidak dapat dibenarkan.

“Dengan penuh rasa kepedulian, kami mengingat berbagai tragedi kemanusiaan yang masih terjadi. Banyak nyawa yang hilang, termasuk perempuan dan anak-anak, sementara krisis pangan semakin mengkhawatirkan. Situasi ini menuntut kita semua untuk bertindak secara bijak dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden RI menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Baginya, isu ini tidak hanya berkaitan dengan masa depan Palestina, tetapi juga dengan keamanan kawasan secara keseluruhan.

“Indonesia akan terus mendukung upaya pengakuan Palestina sebagai negara yang sah di mata dunia. Namun, pada saat yang sama, kami juga meyakini bahwa perdamaian hanya dapat tercapai melalui pengakuan timbal balik dan jaminan keamanan bagi semua pihak,” tegasnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel, asalkan terlebih dahulu Israel mengakui kemerdekaan Palestina.

“Jika pengakuan terhadap Palestina diberikan, Indonesia siap mengambil langkah serupa untuk mengakui Israel dan berkomitmen menjaga perdamaian jangka panjang,” tambahnya.

Pidato Prabowo di forum internasional ini memperlihatkan sikap Indonesia yang ingin berperan aktif dalam mendorong perdamaian dunia. Pesannya menekankan pentingnya jalan dialog, saling pengakuan, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai fondasi bagi stabilitas global.